News

OJK Keluarkan Empat Kebijakan untuk Revilatisasi Industri Modal Ventura

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan empat kebijakan strategis untuk merevitalisasi industri modal ventura. Kepala Eksekutif Pengawas Industri keuangan Non Bank OJK, Firdaus Djaelani, mengatakan selaku regulator industri modal ventura OJK merasa perlu untuk melakukan terobosan-terobosan kebijakan agar industri modal ventura mampu berkembang seperti industri keuangan yang lain, serta mampu menjadi pendorong lahirnya entrepreneur-entrepreneur baru di Indonesia.


“Dalam merealisasikan kebijakan pengembangan modal ventura tersebut, OJK tidak mungkin sendirian, tetapi harus bekerjasama dengan stakeholders lainnya seperti Kementerian Koordinator di Bidang Perekonomian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Badan Ekonomi Kreatif, KADIN, pelaku industri modal ventura, dan beberapa perguruan tinggi yang memiliki inkubator ekonomi,” kata Firdaus pada saat membuka Seminar Nasional Revitalisasi Modal Ventura Di Indonesia, Senin (27/4).
Empat strategi kebijakan revilatalisasi industri modal ventura yang disiapkan OJK yaitu, pertama, perluasan sumber pendanaan yang disesuaikan dengan karakteristik bisnis modal ventura. Saat ini Perusahaan Modal Ventura sebagian besar permodalan didapat dari pinjaman dari bank atau lembaga lain.


Cara tersebut dinilai memiliki kelemaha, karena melalui pinjaman bank, Perusahaan Modal Ventura memiliki kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman dan bunga yang akan memberatkan. Padahal Perusahaan Modal Ventura yang melakukan kegiatan usaha dengan penyertaan saham bagi perusahaan-perusahaan yang masih dalam tahap awal pendirian.
Selain itu, pendanaan dari pinjaman akan menyebabkan berkurangnya keleluasaan bagi Perusahaan Modal Ventura dalam memberikan pembiayaan bagi start-up company yang mungkin belum memberikan return pada awal-awal berdiri.


Untuk mengatasi permasalahan tersebut, OJK sedang mengkaji kebijakan membuka pengelolaan dana melalui venture fund oleh Perusahaan Modal Ventura. Melalui venture fund ini diharapkan terkumpul dana-dana dari investor profesional seperti dari perusahaan asuransi, dana pensiun dan investor perorangan dengan tenor yang lebih panjang, sehingga dapat Perusahaan Modal Ventura dapat menyediakan akses permodalan bagi pelaku usaha dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berorientasi pada entrepreneurship dan produk-produk inovasi pada awal-awal pendiriannya.
“Sumber pendanaan lainnya yang perlu dikaji lebih lanjut adalah sumber pendanaan yang dihimpun melalui crowdfunding. Mekanisme crowdfunding sudah mulai berkembangan di beberapa negara antara lain Amerika Serikat, Inggris, Singapura, India, dan Malaysia,” jelas Firdaus.


Kedua, perluasan kegiatan usaha. Firdaus menjelaskan, OJK selaku regulator industri modal ventura menyadari bahwa kegiatan penyertaan saham (equity participation) memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi. Oleh karena itu, OJK sedang melakukan kajian mengenai alternatif-alternatif kegiatan usaha lain seperti penyediaan modal kerja bagi UMKM di sektor produktif, penyediaan jasa pendampingan serta kegiatan usaha berbasis fee, yang dapat membantu industri modal ventura memperoleh penghasilan berkala yang berkesinambungan (sustainable income) guna menjalankan bisnis perusahaan, sambil menunggu return dari penyaluran equity participation.
Namun demikian, kegiatan-kegiatan lain tersebut bersifat kegiatan tambahan, OJK tetap mendorong Perusahaan Modal Ventura untuk tetap memberikan perhatian utamanya pada peningkatan penyaluran kegiatan equity participation sebagai core business agar kebutuhan permodalan bagi UMKM yang berorientasi pada entrepreneurship dan produk-produk inovatif dapat terpenuhi.


Ketiga, kebijakan proses divestasi bagi industri modal ventura juga perlu direvitalisasi. Saat ini dengan tidak adanya bursa saham level kedua (secondary board capital market), proses divestasi biasanya dilakukan melalui pengalihan kepada investor strategis, penjualan kembali kepada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) atau melalui penawaran saham perdahan (initial public offering/IPO) melalui Bursa Efek Indonesia dengan persyaratan dan dokumentasi yang sangat ketat (rigid) dan memberatkan bagi PPU. Melihat karakteristik pelaku usaha UMKM yang dibiayai oleh Perusahaan Modal Ventura, perlu dikaji terkait pengaktifan kembali secondary board capital market sebagai wadah IPO bagi pelaku usaha UMKM di Indonesia serta sarana alternatif divestasi penyertaan saham bagi Perusahaan Modal Ventura pada PPU-nya.
Keempat, penguatan permodalan industri modal ventura. Saat ini persyaratan permodalan untuk pendirian modal ventura sebesar Rp 10 miliar untuk Perusahaan Modal Ventura swasta nasional dan Rp 30 miliar bagi Perusahaan Modal Ventura patungan (joint venture). Berdasarkan hal tersebut, OJK menilai perlu dipertimbangkan untuk memperkuat permodalan industri modal ventura melalui peningkatan persyaratan permodalan untuk pendirian modal ventura menjadi Rp 50 miliar.


Firdaus menambahkan, strategi revitalisasi industri modal ventura di Indonesia tidak akan dapat dilakukan OJK sendirian. Kegiatan revitalisasi ini membutuhkan dukungan pemerintah dan lembaga legislatif seperti dukungan pengaturan insentif perpajakan bagi Perusahaan Modal Ventura yang melakukan divestasi melalui IPO, dukungan penyediaan dana pemerintah (equity program) yang dapat disalurkan Perusahaan Modal Ventura bagi pengembangan UMKM berbasis entrepreneurship, dan dukungan dari lembaga lain seperti Kamar Dagang dan Industri (KADIN) sebagai fasilitator antara investor swasta (angel investors) dan pengusaha yang membutuhkan modal.


“Disamping itu, Perusahaan Modal Ventura juga harus secara aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengertian modal ventura, karakteristik pembiayaan modal ventura, dan benefit pembiayaan melalui modal ventura,” tandas Firdaus.(*)

Login